Uang TKI lebih besar dari PAD

INDRAMAYU, Jumlah uang kiriman (remiten) dari TKI yang bekerja di luar negeri asal Indramayu setahun mencapai Rp250 miliar, lebih besar dari pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten itu yang Rp60 miliar. "Jasa TKI jelas sangat besar," kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kabupaten Indramayu Iwa Sungkawa dalam silaturahmi bersama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat dan bekas TKI serta calon TKI di Indramayu, Kamis.

Namun status TKI asal Indramayu lebih banyak yang ilegal atau tidak terdaftar di Disosnaker, katanya. Ia menyebutkan, jumlah TKI yang terdaftar hingga Juli 2008 sebanyak 4.289 wanita dan 76 laki-laki. Hanya 10 persen di antara mereka bekerja di sektor formal dan 90 persen di sektor informal atau pembantu rumah tangga di berbagai negara kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik.

Padahal ada satu kecamatan yang memiliki TKI hingga 5.000 orang dan di Indramayu terdapat 31 kecamatan sehingga bila rata-rata jumlah TKI di satu kecamatan terdapat 3.000 orang maka diperkirakan jumlah seluruh TKI asal Indramayu terdapat sekitar 90 ribu orang. Kondisi TKI ilegal yang lebih banyak membuat pengawasan dan perlindungan terhadap mereka menjadi kurang diperhatikan.

Sementara itu Kepala Bappeda Indramayu Apriyanto berharap TKI berangkat ke luar negeri dengan dokumen resmi.
Ia mengakui banyaknya TKI ilegal merupakan indikasi bahwa pengelolaan TKI belum mampu dijalankan secara profesional. Sedangkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cecep Suryana mengatakan sebenarnya tidak ada alasan bagi para calon TKI untuk mengurus dokumen resmi karena untuk mengurus KTP dan akte kelahiran dapat dilayani secara gratis. "Tidak ada pungutan," katanya.

Cecep mengingatkan bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan calon TKI harus mengurus surat keterangan pindah ke luar negeri dan surat keterangan itu dikeluarkan secara gratis. Sementara itu Jumhur mengatakan Safari Ramadhan yang ia lakukan di Jawa 9-19 September 2008 adalah untuk mengetahui secara langsung persoalan TKI di basis-basis TKI yang ia datangi.

Ia mengakui bahwa pemerintah belum optimal dalam mengurus masalah TKI. Oleh karena itu dengan pembentukan BNP2TKI yang hanya mengurusi TKI, persoalan yang terjadi menyangkut penempatan dan perlindungan TKI dapat dilakukan dengan sangat baik. Ia menyatakan bahwa jasa TKI sangat besar dalam membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Jumhur menyebutkan jumlah TKI sebanyak enam juta orang dan memberi manfaat langsung paling tidak kepada 30 juta orang anggota keluarganya serta memberi dampak ikutan pada kehidupan ekonomi masyarakat. Jumlah kiriman uang dari TKI secara nasional, katanya, mencapai Rp100 triliun per tahun dan merupakan terbesar kedua setelah devisa dari sektor minyak dan gas.